oleh

Kades Ancam Tak Cair DD Dan ADD

FOTO : Ketua forum Kepala Desa se kecamatan Kaba Wetan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

Berita,Sidikkasus.co.id

Kabupaten Kepahiang -, Menyimak tentang alasan beberapa kepala Desa sebagaimana di sampaikan oleh forum kepala Desa Kecamatan Kabawetan, bawasannya para Kepala Desa tidak akan cairkan Program Dana Desa(DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD)karena merasah resah atas Pemberitaan, hal ini terkesan alasan Klasik dan hanya mengkambinghitamkan media.

Seperti pada kutipan pemberitaan media Radar Kepahiang.id penayangan 4 maret 2020, di sampaikan ketua forum kades sekecamatan Kabawetan, dalam acara sosialisasi Pembayaran Non Tunai Gaji perangkat Desa Rabu, 04 Maret 2020, Muriyanto menyatakan bahwa Kepala Desa sekecamatan Kaba wetan tidak akan mencairkan DD/ADD Tahun 2020.

“kami maresa sangat resah dan tidak mendapatkan kenyamanan dalam Melaksanakan tugas, makanya kami tidak akan mencairkan DD/ADD tahun 2020 ini ,Bukan karena unsur Politik, tetapi memang sudah sangat tidak nyaman kami para Kepala Desa menjalankan tugas.Sudah banyak berita – berita di media massa yang hampir setiap harinya memberitakan desa – desa di kabawetan tentang DD/ADD yang tidak Proporsional dengan kenyataan di lapangan”. tegas muriyanto

Pernyataan murianto selaku Forum Kepala Desa sekecamatan Kabawetan kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, terkesan mencidrai Profesi Insan PERS dan mengesampingkan Kemerdekaan PERS sebagaimana yang telah di atur dalam Undang – Undang No 40 Tahun 1999, dan banyak pihak menganggap Para kades tidak Profesional membuat alasan klasik.

Salah satu Pimpinan Media, Beni Africo Saputra Wapimpred media Online AGEN07.COM menanggapi pernyataan Muriyanto selaku Ketua forum Kepala Desa sekecamatan Kabawetan “sebagai seorang Kepala Desa seharuanya sudah sangat memahami mekanisme aturan yang telah di atur Undang – Undang, karena Negara kita Negara hukum semua memiliki Dasar hukum yang di atur dengan Undang – undang , jadi jangan sampai memberikan alasan – alasan yang klasik sehingga mencidrai Undang – undang, dan merusak Profesi Jurnalis”. ujarnya.

Lanjut Beni, Pernyataan Muriyanto yang mengkambinghitamkan media karena resah dengan pemberitaan sehingga ancam tidak cairkan DD/ADD, sangat tidak Referensi dan juga tidakkan merubah fungsi Jurnalis, bahkan hal ini menunjukan tidak Propesionalnya Kepala Desa dalam menjalankan fungsinya, sehingga merasa takut di ketahui banyak pihak, namun seandainya ada media yang benar memberitakan tidak sesuai fakta maka lebih baik Kepala desa menempuh jalur hukum melalui UU ITE, bukan bertindak atau memberikan pernyataan yang menyudutkan semua media”. tuturnya

Menyimak pernyataan Muriyanto, bahwa pihaknya telah menyampaikan surat terkait tidak akan mencairkan DD/ADD di tujukan Kepada Bupati Kepahiang di tembuskan Ke Polres, Kejari, Gubernur hingga Ke kemendagri RI,serta Kemendes PDTI, serta terkesan ancam tidak akan mengajukan Kegiatan di Tahun 2020, sebelum adanya jaminan atau kenyamanan dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa.

Menanggapi hal tersebut menurut Beni, “ Kepala Desa sebaiknya mundur diri dari jabatannya Bila ingin Nyaman karena sebagai kepala Desa akan selalu di repotkan dengan urusan – urusan Desa bukan hanya DD/ADD, Bila Kepala desa meminta jaminan kenyaman untuk Realisasi DD/ADD perlu di kaji terlebih dahulu Kenyamanan di bidang apa? memberikan kenyaman dalam melakukan hal – hal yang mengakibatkan kerugian Negara, sudah tentu jelas tidak masuk akal sehat, hemat saya kenyamanan Kepala Desa dalam menjalankan tugas tergantung dengan kepala Desa itu sendiri, bila benar merelisasikan DD/ADD sesuai dengan mekanisme aturan dan menjalankan sebagaimana tupoksinya, serta tidak mengambil keuntungan secara Pribadi, maka secara otomatis kenyamanan akan tercipta sendiri”. ujarnya.

“Sebaiknya Pemerintah segera ambil tindakan, seperti mengadakan Pertemuan antara Para jurnalis dengan kepala Desa sehingga mencari solusi agar tidak terganggunya Perjalanan pembangunan Desa, namun apabila Kepala Desa ingin Kenyamanan menjamin leluasa lakukan Kegiatan yang berpotensi Korupsi , maka sudah dapat di pastikan tanpa Kompromi takkan pernah luput dalam pemberitaan media agar masyarakat dan banyak Pihak mengetahui” tutup Beni(aziza)

Komentar

News Feed